Riba, Bank dan Asuransi dalam Pandangan Islam

Dr. Rosidin, M.Pd.I

http://www.dialogilmu.com 

Pelaku Riba Diperangi oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW

Riba merupakan elemen yang harus segera dienyahkan dari praktik ekonomi Islam. Selama praktik ribawi masih berjalan, misalnya bunga pinjaman di bank maupun rentenir, maka penindasan secara ekonomi akan selalu dirasakan umat manusia.

Praktik ribawi dapat ditemui dalam dunia perbankan maupun asuransi. Oleh sebab itu, harus ada upaya perombakan ekonomi Islam agar terbebas dari unsur-unsur riba. Wujud kongkritnya adalah berdirinya bank syariah dan asuransi syariah. Keduanya dapat berfungsi sebagai alternatif dari bank konvensional dan asuransi konvensional berbalut riba yang hingga kini masih mendominasi wajah perekonomian di Indonesia.

Tulisan ini akan membahas tentang riba, bank dan asuransi dari perspektif ekonomi Islam.

PETA KONSEP

Relasi Riba, Bank dan Asuransi

MATERI POKOK

A.         RIBA

1.            Pengertian

Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, riba berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-peminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

2.          Dasar Hukum

Dalil keharaman riba dapat ditemui dalam al-Qur’an maupun Hadis. Ayat yang secara tegas mengharamkan riba adalah Surat al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dipertegas lagi dalam Surat al-Baqarah: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Adapun Hadis yang sering dikutip dalam konteks keharaman riba adalah Hadis riwayat Jabir ibn ‘Abdillah RA berikut:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ).

Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan, yang mewakilkan, yang mencatat dan dua orang yang menyaksikan riba. Mereka semua sama. (HR. Bukhari-Muslim, Bukhari).

3.          Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi Riba Qardh dan Riba Jahiliyyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi Riba Fadhl dan Riba Nasi’ah. Berikut penjelasannya:

Pertama, Riba Qardh. Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh).

Kedua, Riba Jahiliyyah. Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Ketiga, Riba Fadhl. Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

Keempat, Riba Nasi’ah. Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba Nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Sebagian ulama menyebut penyerahan tertunda dalam pertukaran sesama barang ribawi ini dengan istilah khusus, yakni Riba Yad.

4.          Jenis Barang Ribawi

Para ahli fikih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa barang ribawi meliputi:

Pertama, Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun bentuk lain;

Kedua, Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dalam kaitannya dengan perbankan Syariah, implikasi ketentuan tukar menukar antarbarang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual beli. Misalnya: Rupiah dengan rupiah hendaklah Rp. 5.000 dengan Rp. 5.000 dan diserahkan ketika tukar-menukar.

Kedua, Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad jual beli. Misalnya: Rupiah dengan Dollar. Rp. 5.000 dengan 1 dollar Amerika.

Ketiga, Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya: Pakaian dengan barang elektronik.

5.           Perbedaan antara Utang Uang dan Utang Barang

Ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan.

Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik, karena akan masuk dalam kategori riba fadhl. Dalam transaksi perbankan Syariah, yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang.

6.          Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
1.      Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	1)        Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2.    Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	2)       Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3.    Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	3)       Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4.    Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	4)       Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5.     Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	5)       Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

6.          Dampak Negatif Riba

Pertama, Dampak Ekonomi. Di antara dampak ekonomi riba adalah semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah peminjam sulit keluar dari jeratan utang, karena harus membayar dobel, yaitu pokok utang dan bunga. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Hal ini menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.

Kedua, Sosial Kemasyarakatan. Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapat keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

B.         BANK

1.            Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyakarat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Fuad Mohd Fachruddin, bank berasal dari kata banko (bahasa Italia), sedangkan menurut Yan Pramadyapuspa, bank berasal dari bahasa Inggris atau Belanda yang berarti kantor penyimpanan uang. Bank adalah simbol bahwa para penukar uang meletakkan uang penukaran di atas sebuah meja, meja ini dinamakan banko yaitu bangku dalam bahasa Indonesia. Jadi, kata bank dambil dari kata banko sebagai simbol penukaran uang di Italia. Selanjutnya, Fuad Mohd Fachruddin berpendapat bahwa bank menurut istilah adalah suatu perusahaan yang memperdagangkan utang-piutang, baik yang berupa uangnya sendiri maupun uang orang lain.

2.          Sejarah Pendirian Bank

Bank merupakan hasil perkembangan cara-cara penyimpanan harga benda. Para saudagar merasa khawatir membawa perhiasan dan lainnya dari suatu tempat ke tempat lain, karena di pelabuhan dan tempat-tempat lainnya terdapat banyak pencuri. Akhirnya bank menjadi alternatif yang tepat untuk menitipkan barang-barang yang berharga, karena bank dapat dipercaya dan dapat menjaga harta dengan kekuatan tenaga. Dengan demikian, berdirilah bank-bank dengan cara-caranya sendiri. Bank pertama berdiri di Venesia dan Genoa, Italia, kira-kira abad ke-14 M. Kota-kota tersebut dikenal sebagai kota perdagangan. Dari kedua kota ini berpindahlah sistem bank ke Eropa Barat.

3.          Macam-macam Bank

Berikut ini macam-macam bank yang beroperasi hingga kini:

Pertama, Bank Desa: Bank yang mengatur pemberian kredit, lalu lintas transaksi keuangan, pembayaran dan peredaran uang di desa;

Kedua, Bank Devisa: Bank yang mengatur peredaran devisa, alat pembayaran luar negeri;

Ketiga, Bank Garansi: Bank yang mengeluarkan surat jaminan untuk membayar seseorang berdasarkan undang-undang tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran;

Keempat, Bank Pasar: Bank yang terdapat di sebuah pasar, melayani simpan pinjam uang para pedagang dan umum, serta mengelola peredaran uang di pasar;

Kelima, Bank Pembangunan: Bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan;

Keenam, Bank Penerbit: Bank yang mengeluarkan uang atas permintaan atau bank yang mengeluarkan warkat niaga yang diberikan kepada yang berhak dan setiap saat dapat diuangkan atau diperdagangkan;

Ketujuh, Bank Plecit: Sebutan bagi lembaga bukan bank atau perseorangan yang meminjamkan uang, biasanya dengan bunga tinggi dan penagihannya dilakukan setiap hari;

Kedelapan, Bank Sentral: Bank yang tugas pokoknya membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai mata uang negara, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja;

Kesembilan, Bank Syariah: Bank yang didasarkan atas hukum Islam;

Kesepuluh, Bank Tabungan: Bank yang dalam pengumpulan dananya murni mengutamakan penerimaan dari simpanan dalam bentuk tabungan, sedangkan usahanya yang utama adalah membungakan dananya dalam kertas berharga;

Kesebelas, Bank Umum: Bank yang dalam pengumpulan dananya mengutamakan penerimaan simpanan dalam bentuk giro dan deposito serta dalam usahanya mengutamakan pemberian kredit jangka pendek.

4.          Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvesional

Masjfuk Zuhdi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank non-Islam (bank konvensional) adalah sebuah lembaga keungan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya, guna investasi (penanaman modal) dalam usaha-usaha produktif dengan sistem bunga.

Pertama, Akad dan Aspek Legalitas

Dalam Bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung-jawaban hingga hari kiamat nanti.

Setiap akad dalam perbankan Syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut: a) Rukun. Seperti: Penjual, Pembeli, Barang, Harga dan Akad/Ijab-Qabul; b) Syarat. Seperti: 1) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum Syariah; 2) Harga barang dan jasa harus jelas; 3) Tempat penyerahan harus jelas, karena akan berdampak pada biaya transportasi; 4) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan; 5) Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.

Kedua, Lembaga Penyelesai Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan Syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi Syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip Syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. 

Ketiga, Struktur Organisasi

Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank Syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis Syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Keempat, Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam Bank Syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan Syariah. Karena itu, Bank Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.

Dalam perbankan Syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut: 1) Apakah objek pembiayaan halal atau haram?; 2)  Apakah proyek menimbulkan mudarat  pada masyarakat?; 3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila?; 4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?; 5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?; 6) Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

Kelima, Lingkungan Kerja dan Kultur Korporasi 

Sebuah Bank Syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan Syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank Syariah harus skillfull dan profesional (fathanah), serta mampu melakukan tugas secara team-work di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (tabligh). Demikian pula dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan Syariah.

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga.

Ringkasan perbandingan antara bank Syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut:

Tabel

Ringkasan Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
1)         Melakukan investasi-investasi yang halal saja 2)         Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa 3)         Profit dan fallah oriented 4)         Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan 5)         Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	1)            Investasi yang halal dan haram 2)          Memakai perangkat bunga 3)          Profit oriented 4)          Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor 5)           Tidak terdapat dewan sejenis

C.         ASURANSI

1.            Pengertian

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Perniagaan, asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Sedangkan premi adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu kepada asuransi sosial.

2.          Macam-macam Asuransi

Asuransi yang terdapat pada negara-negara di dunia ini bermacam-macam. Hal ini terjadi karena keaneka-ragaman sesuatu yang diasuransikan.

Pertama, Asuransi Timbal Balik. Yaitu beberapa orang memberikan iuran tertentu yang dikumpulkan dengan maksud meringankan atau melepaskan beban seseorang dari mereka saat mendapat kecelakaan. Jika uang yang dikumpulkan tersebut telah habis, dipungut lagi iuran yang baru untuk persiapan selanjutnya. Demikian seterusnya.

Kedua, Asuransi Dagang. Yaitu beberapa manusia yang senasib bermufakat dalam mengadakan pertanggung-jawaban bersama untuk memikul kerugian yang menimpa salah seorang anggota mereka. Apabila timbul kecelakaan yang merugikan salah seorang anggota kelompoknya yang telah berjanji itu, seluruh orang yang tergabung dalam perjanjian tersebut memikul beban kerugian itu dengan cara memungut derma (iuran) yang telah ditetapkan atas dasar kerjasama untuk meringankan teman semasyarakat.

Ketiga, Asuransi Pemerintah. Yaitu menjamin pembayaran harga kerugian kepada siapa saja yang menderita di waktu terjadinya suatu kejadian yang merugikan tanpa mempertimbangkan keuntungannya, bahkan pemerintah menanggung kekurangan yang ada karena uang yang dipungut sebagai iuran dan asuransi lebih kecil daripada harga pembayaran kerugian yang harus diberikan kepada penderita di waktu kerugian itu terjadi. Asuransi pemerintah dilakukan secara obligator atau paksaan dan dilakukan oleh badan-badan yang telah ditentukan untuk masing-masing keperluan.

Keempat, Asuransi Jiwa. Yaitu asuransi atas jiwa orang-orang yang mempertanggung-jawabkan atas jiwa orang lain. Penanggung (asurador) berjanji akan membayar sejumlah uang kepada orang yang disebutkan namanya dalam polis apabila orang yang ditanggung itu meninggal dunia atau sudah melewati masa-masa tertentu.

Kelima, Asuransi atas Bahaya yang Menimpa Badan. Yaitu asuransi dengan keadaan-keadaan tertentu pada asuransi jiwa atas kerusakan-kerusakan diri seseorang, seperti asuransi mata, asuransi telinga, asuransi tangan atau asuransi atas penyakit-penyakit tertentu.

Keenam, Asuransi terhadap Bahaya-bahaya Pertanggung-jawaban Sipil. Yaitu asuransi yang diadakan terhadap benda-benda, seperti asuransi rumah, perusahaan, mobil, kapal udara, kapal laut motor, dan yang lainnya.

3.          Pendapat Ulama tentang Asuransi

Masalah asuransi dalam pandangan Islam termasuk masalah ijtihadiyah, yaitu hukumnya perlu dikaji sedalam mungin karena tidak dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah secara tersurat (eksplisit). Para imam mazhab tidak memberikan fatwa mengenai asuransi karena pada masanya asuransi belum dikenal. Sistem asuransi baru dikenal di dunia Timur pada abad ke-19 M. Dunia Barat sudah mengenal sistem asuransi sejak abad 15 M, sedangkan para imam mazhab hidup sekitar abad 2 sampai 9 M.

Di kalangan ulama terdapat empat pendapat tentang hukum asuransi:

Pendapat Pertama, Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. Kelompok ini antara lain Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhamamad Yusuf al-Qardhawi dan Mukammad Bakhit al-Muth’i. Alasan mereka antara lain: a) Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi; b) Asuransi mengandung unsur yang tidak jelas dan tidak pasti; c) Asuransi mengandung unsur riba atau rente; d) Asuransi mengandung unsur eksploitasi, karena apabila pemegang polis tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan; e) Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba (karena uang tersebut dikreditkan atau dibungakan); f) Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar menukar uang tidak tunai dengan uang tunai; g) Hidup dan matinya manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Mahaesa.

Pendapat Kedua, Membolehkan semua asuransi dalam praktiknya dewasa ini. Pendapat ini dkemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Musthafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Yusuf Musa. Alasan mereka antara lain: a) Tidak ada nash al-Qur’an maupun Hadis yang melarang asuransi; b) Kedua pihak yang berjanji (asurador yang yang mempertanggung-kan) dengan penuh kerelaan menerima opreasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing; c) Asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak; d) Asuransi mengandung unsur kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan; e) Asuransi termasuk akad mudharabah, maksudnya asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil; f) Asuransi termasuk syirkah ta’awuniyyah (kerjasama tolong menolong); g) Asuransi dianalogikan atau diqiyaskan dengan sistem pensiun, seperti taspen; h) Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama; i) Asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan dan pribadi (jiwa-raga).

Dengan alasan-alasan yang demikian, asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktik atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Pendapat Ketiga, Membolehkan asuransi yang bersifat sosial (misalnya asuransi kesehatan dan pendidikan) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah. Alasan yang dapat digunakan untuk membolehkan asuransi yang bersifat sosial sama dengan alasan pendapat kedua di atas, sedangkan alasan pengharaman asuransi bersifat komersial semata sama dengan alasan pendapat pertama.

Pendapat Keempat, Menganggap bahwa asuransi bersifat syubhat (abu-abu, antara halal dan haram), karena tidak ada dalil-dalil syariah yang secara jelas mengharamkan maupun menghalalkannya. Apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, konsekuensinya adalah umat muslim dituntut untuk berhati-hati dalam menghadapi asuransi. Umat muslim baru diperbolehkan menjadi polis atau mendirikan perusahaan asuransi apabila dalam keadaan darurat.

Mengingat asuransi sudah terdapat dan berjalan di sebagian besar negara mayoritas muslim, maka negara-negara Islam sedunia berkonferensi dengan keputusan-keputusan sebagai berikut: a) Asuransi yang di dalamnya terdapat unsur riba dan eksploitasi adalah haram; b) Asuransi yang bersifat kooperatif hukumnya halal: (1) Asuransi yang khusus untuk suatu usaha dapat dilakukan oleh manusia (sekumpulan manusia) atas dasar kooperatif; (2) Suatu asuransi yang tidak terbatas untuk sesuatu usaha dapat dilakukan oleh pemerintah; (3) Konferensi menganjurkan pemerintah-pemerintah Islam untuk mengadakan asuransi yang bersifat kooperatif antara negara-negara Islam. Peserta-peserta asuransi ini membayar iuran berupa uang yang tidak boleh diambil kembali kecuali pada saat ia berhak menerimanya; c) Mengingat pentingnya perdagangan internasional, maka asuransi dalam lingkup internasional yang ada sekarang dianggap halal, berdasarkan hukum darurat.

4.          Asuransi dalam Sistem Islam

Dijelaskan oleh Muhammad Nejatullah Shiddiqi bahwa asuransi merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia, karena kecelakaan dan konsekuensi finansialnya memerlukan santunan. Asuransi merupakan organisasi penyantun masalah-masalah yang universal, seperti kematian mendadak, cacat, penyakit pengangguran, kebakaran, banjir, badai dan kecelakaan-kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi serta kerugian finansial yang disebabkannya. Kecelakaan-kecelakaan seperti di atas tidak hanya bergantung pada tindakan para sukarelawan, kenyataan ini menuntut asuransi untuk diperlakukan sebagai kebutuhan dasar manusia pada ruang lingkup yang sangat luas dari kegiatan-kegiatan dan situasi manusia.

Rancangan asuransi yang dipandang sejalan dengan nilai-nilai Islam diajukan oleh Muhammad Nejatullah Shiddiqi sebagai berikut:

Pertama, Semua asuransi yang menyangkut bahaya pada jiwa manusia, baik mengenai anggota badan maupun kesehatan harus ditangani secara eksklusif di bawah pengawasan negara. Jika nyawa anggota badan atau kesehatan manusia tertimpa akibat kecelakaan pada industri atau ketika sedang melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh majikannya, beban pertolongan dan ganti rugi dibebankan kepada pemilik pabrik atau majikannya. Prinsip yang sama dapat diterapkan ketika memutuskan masalah pengangguran, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh majikan atau pemilik pabrik setelah mengakibatkan menganggurnya orang yang bersangkutan. Bersamaan dengan ini, haruslah individu diberi kebebasan mengambil asuransi guna menanggulangi kerugian yang terjadi pada kepentingan dirinya dan keluarganya oleh berbagai kecelakaan, sehingga ia dapat memelihara produktivitas ekonomi serta kelanjutan bisnisnya.

Asuransi seperti di atas juga harus menjadi kepentingan negara dengan membawa semua asuransi ke bawah wewenang dilaksanakan oleh negara. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kekayaan dan harta milik orang banyak dari kebakaran, banjir, kerusakan gempa bumi, badai dan pencurian. Kesempatan haruslah diberikan kepada setiap individu untuk mengambil asuransi terhadap kerugian finansial yang terjadi. Uang ganti rugi hendaklah ditetapkan dalam setiap kasus menurut persetujuan kontrak sebelumnya yang menjadi dasar pembayaran premi oleh pemilik kekayaan. Dalam hal seseorang jatuh miskin disebabkan oleh suatu musibah, orang tersebut harus ditolong dari kemiskinannya dengan sistem jaminan sosial. Jaminan ini mesti dapat diperoleh tanpa pembayaran premi apapun. Akan cocok kiranya jika perusahaan-perusahaan besar seperti industri pesawat terbang wajib diasuransikan, rumah tempat tinggal juga dapat dipertimbangkan menurut jalur-jalur ini, badan swasta yang melakukan usaha asuransi bagi barang-barang kekayaan juga dapat diizinkan.

Kedua, Hendaklah sebagian besar bentuk asuransi yang berkaitan dengan jiwa, perdagangan laut, kebakaran dan kecelakaan dimasukkan dalam sektor negara. Beberapa di antaranya yang berurusan dengan kecelakaan-kecelakaan tertentu, hak-hak dan kepentingan-kepentingan serta kontrak-kontrak yang biasa diserahkan kepada sektor swasta.

MATERI PENGAYAAN

TOKOH: Muhammad Syafii Antonio

Muhammad Syafii Antonio

Muhammad Syafii Antonio dilahirkan di Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 12 Mei 1965.

Muhammad Syafii Antonio dikenal luas sebagai ikon keuangan dan pakar ekonomi syariah di Indonesia. Ia adalah seorang muslim keturunan Tiong Hoa yang pada masa kecilnya mengenal dan menganut ajaran Konghucu. Ia mengenal ajaran Islam melalui teman-temannya di lingkungan rumah dan sekolah.

Ia dibesarkan dalam keluarga yang sangat memberikan kebebasan dalam memilih agama. Ketika kecil, ia memilih agama Kristen Protestan dan memiliki nama Pilot Sagaran Antonio. Keluarga, terutama ayahnya, tidak begitu menyukai agama Islam. Namun justru hal itu yang membuat Antonio memiliki keinginan kuat untuk mencoba mengkaji Islam lebih dalam.

Hingga pada akhirnya ia melihat Islam merupakan agama yang benar-benar mudah dipahami. Ia menilai bahwa ajaran Islam memiliki sistem nilai yang sangat lengkap dan komprehensif, yaitu sistem tatanan akidah, kepercayaan, dan tidak perlu perantara dalam beribadah. Akhirnya pada tahun 1984, di usia 17 tahun dan ketika masih duduk di bangku SMA, ia memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah melakukan perenungan dan pemantapan hati.

Keputusannya itu mendapat tantangan dari keluarga sehingga ia dikucilkan dan diusir oleh keluarga. Setelah masuk Islam, ia terus belajar tentang Islam, mulai dari membaca buku, diskusi, dan sebagainya. Kemudian ia belajar bahasa Arab di Pesantren an-Nidzom, Sukabumi, di bawah pimpinan K.H. Abdullah Muchtar.

Ketika lulus SMA, ia melanjutkan ke ITB dan IKIP, tapi kemudian pindah ke IAIN Syarif Hidayatullah. Akhirnya ia melanjutkan sekolah ke University of Yourdan (Yordania). Setelah menyelesaikan studi S1, ia melanjutkan program S2 di International Islamic University (IIU) di Malaysia. Di sana ia khusus belajar tentang ekonomi Islam. Kemudian ia bekerja dan mengajar pada beberapa universitas. Antonio selalu berusaha mengarahkan segala aktivitasnya pada bidang agama, terutama agama Islam. Ia juga aktif pada Yayasan Haji Karim Oei untuk membantu saudara-saudara muslim Tionghoa.

Karir akademik Muhammad Syafii Antonio adalah Sarjana Syariah di University of Jordan, 1990. Master of Economic, International Islamic University, Malaysia, 1992. Doktor Banking and Micro Finance, University of Melbourne, 2004.

Sedangkan karir profesionalnya adalah Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Indonesia, Dewan Komisaris Bank Syariah Mega Indonesia, Dewan Syariah BSM, Dewan Syariah Takaful, Dewan Syariah PNM, Dewan Syariah Nasional, MUI dan Pimpinan STEI Tazkia.

Syafii Antonio meraih banyak penghargaan, antara lain:  Syariah Award” by the central Bank of Indonesia, Indonesian Council of Ulama (MUI), AND Bank Muamalat (2003); Anti-corruption and Good Governance Award by Ministry of State Apparatus (2007); Arab Asia Finance recognition Award by Arab Asia Finance Forum (2008); Australian Alumni Award (in Business Leadership category) from the Government of Australia (2009); IBF Award, 2009 for his best selling book “Muhammad SAW The Super Leader Super Manager dan IDB Prize Nominee from Indonesia (by the Ministry of Finance).

KISAH BERHIKMAH

Kisah Pilu Ibu Rumah Tangga Terjerat 70 Rentenir 

Ayu (nama samaran), seorang ibu rumah tangga dengan setumpuk masalah ekonomi. Tinggal di sebuah rumah sederhana di Bantul, ia menjalani hidup penuh ketakutan. Ayu mendapat teror, ancaman, caci maki, dan perkataan kasar dari para rentenir penagih utang di rumahnya setiap hari. Tak mampu melunasi, utangnya terus menumpuk hingga Rp 18 juta.

Perempuan berusia 45 tahun ini tidak pernah lari dari kejaran para rentenir. Ayu selalu membukakkan pintu dan menghadapi para rentenir saat suaminya berangkat kerja. Dalam kondisi sakit-sakitan, ia sendirian menghadapi para rentenir. “Saya tak pernah lari. Sepahit apapun saya hadapi masalah ini,” tuturnya ditemui Tempo di rumahnya di Bantul, Sabtu sore, 5 Januari 2013.

Tak ada barang mewah di rumah Ayu yang berdinding batu bata dan berlantai ubin. Dapurnya menyatu dengan ruang tamu. Dua sepeda menjadi barang berharga yang tersisa. Semua barang-barang mewah ludes terjual untuk membayar cicilan utang ke rentenir.

Ayu menuturkan terjerat rentenir sejak 4 tahun lalu. Seorang rentenir mendatangi rumahnya. Ia tergiur dengan tawaran rentenir karena saat itu kepepet atau tidak punya uang sama sekali. Uang hasil pinjaman dari rentenir sebesar Rp100 ribu digunakannya untuk menambal modal dari jualan es jus di depan rumahnya. “Tidak ada pemasukan sama sekali dari hasil jualan. Ada tetangga yang kasih tau tawaran pinjaman uang dari rentenir,” kata dia.

Dari pinjaman sebesar Rp 100 ribu, Ayu dipotong Rp 15 ribu untuk biaya administrasi. Ia harus mengangsur sebesar Rp 13 ribu setiap minggu untuk jangka waktu pelunasan selama 10 minggu.

Kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin meningkat membuat Ayu harus mengutang kembali ke rentenir lainnya. Ayu harus membiayai sekolah dua anaknya. Suaminya, Marto (nama samaran), hanya bekerja sebagai sales. Transaksi terjadi dengan tujuh hingga sepuluh rentenir rata-rata per hari. Utangnya kepada 70 rentenir menumpuk hingga Rp 18 juta.

Ayu mengatakan para rentenir memiliki trik khusus untuk menjerat para pengutang atau nasabah. Ketika pengutang tak mampu bayar, seorang rentenir biasanya mengajak rentenir lain untuk meminjami uang. Ayu yang tidak punya uang lantas mengambil solusi itu.

Menurutnya, para rentenir yang menagih cicilan utang memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka berdatangan saat suaminya pergi bekerja. “Saya diperlakukan seperti seorang maling. Mereka ada yang mengancam mau menusuk saya,” kata dia.

Ia setiap malam tak bisa tidur tenang karena memikirkan solusi membayar utang-utangnya. Ia sengaja tidak mengatakan ke suaminya saat terjerat utang karena tidak mau membebani.

Suatu hari, Ayu pernah pingsan di jalanan karena mencoba mencari pinjaman kesana kemari untuk melunasi utangnya ke rentenir. Suaminya, Marto panik dan berusaha mencarinya.

Marto baru mengetahui istrinya terbelit utang setahun terakhir. Setiap di tempat kerja jadi tidak tenang karena memikirkan istri di rumah yang ditagih rentenir. “Istri saya tak pernah lari saat ditagih. Kami pasti bayar,” katanya sembari meneteskan air mata.

Ayu dan Marto hanya ingin hidup tenang tanpa ancaman. Mereka bertekad melanjutkan hidup dan berusaha membayar utang-utang dengan cara bekerja keras. “Saya ingin kembali menjahit dan berusaha melunasi utang. Semua ujian ini pasti ada hikmahnya,” katanya.

KHASANAH

Larangan riba dalam al-Qur’an

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur’an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap:

Tahap Pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang tampak seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.

Tahap Kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

Tahap Ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa Jahiliyyah..

Tahap Terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

MUTIARA HADIS

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ عَنِ النَّبِىِّ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ).

Abu Hurairah RA meriwayatkan dari Nabi SAW yang bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang merusak”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu?”. Nabi SAW bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan (alasan yang) benar, mengonsumsi riba, mengonsumsi harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh zina kepada wanita-wanita mukmin yang menjaga diri” (H.R. Bukhari dan Muslim).

KAMUS MINI

Riba: Pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Bunga: Imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok; pendapatan atas setiap investasi modal.

Bank: Badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyakarat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang

Bank Sentral: Bank yang tugas pokoknya membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai mata uang negara.

Bank Syariah: Bank yang didasarkan pada aturan syariat Islam.

Asuransi: Pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).

Asuransi Syariah: Asuransi yang didasarkan pada aturan syariat Islam.

Premi: Jumlah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu kepada asuransi sosial.

RANGKUMAN

Pertama, Secara garis besar, riba terbagi menjadi dua, yaitu riba terkait utang piutang (riba qardhin dan riba jahiliyyah) dan terkait jual-beli atau tukar menukar (riba fadhl dan riba nasi’ah atau yad).

Kedua, Dalam dunia perbankan, riba identik dengan bunga. Padahal riba itu bersifat umum, sedangkan bunga bersifat khusus. Artinya, riba belum tentu identik dengan bunga, sedangkan bunga sudah pasti identik dengan riba.

Ketiga, Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyakarat. Secara garis besar, bank terdiri dari bank syariah dan bank konvensional.

Keempat, Bank syariah merupakan perbankan yang sistemnya didasarkan pada syariat Islam, sedangkan bank konvensional adalah perbankan yang sistemnya tidak didasarkan pada syariat Islam.

Kelima, Asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak penjamin berjanji mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh pihak terjamin yang telah membayar premi.

Keenam, Ada empat pendapat ulama terkait hukum asuransi dalam Islam. Pendapat yang terpilih adalah asuransi yang di dalamnya terdapat unsur riba dan eksploitasi adalah haram; sedangkan asuransi yang bersifat kooperatif hukumnya halal.

Bagikan Artikel ini